Pasal 21

(1) Biro melaporkan hasil pembahasan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Peraturan

kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan. (2) Dalam hal rancangan Peraturan PRESIDEN sudah tidak memiliki permasalahan dari segi substansi dan teknis Peraturan Perundang-undangan, Biro menyiapkan surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses rancangan Peraturan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.