Pasal 13

(1) Dinas Provinsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya. (2) Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya. (3) Balai melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya. (4) Pelaksanaan bimbingan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh WAS- GANISPHPL sesuai kompetensinya, berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai. (5) WAS-GANISPHPL melaporkan hasil pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.