Pasal 49

(6) Terhadap blanko SKSKB yang dimohon oleh Pemegang Izin Yang Sah dikenakan PNBP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (7) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat mendistribusikan blanko SKSKB kepada Pemegang IUPHHK melalui Kantor PT. Pos INDONESIA. (8) Pendistribusian blanko SKSKB kepada Kantor PT. Pos INDONESIA diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 13. Ketentuan Pasal 55 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :