Pasal 30

(1) Pembiayaan penyusunan programa penyuluhan Kehutanan tingkat kecamatan dan kabupaten/kota/UPT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota/Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). (2) Pembiayaan penyusunan programa penyuluhan kehutanan tingkat provinsi/UPT berasal dari APBD provinsi/APBN. (3) Pembiayaan penyusunan programa penyuluhan kehutanan tingkat nasional berasal dari APBN. (4) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) penyusunan programa penyuluhan kehutanan dapat dibiayai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.