Pasal 21

(1) Pembangunan HTR dapat dibiayai melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), Perbankan maupun pihak lain yang tidak mengikat. (2) Dalam hal Pemegang IUPHHK-HTR meminjam dana pembangunan HTR kepada BLU Pusat P2H, maka pemegang IUPHHK-HTR wajib melunasi pinjaman tersebut kepada BLU Pusat P2H dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pinjaman dana untuk pembangunan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.