Pasal 3

(6)Sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : a. pembuatan pal batas blok atau petak; dan b. pembuatan jalan pendukung pengelolaan hutan.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id