Pasal 25

(1) Perlakuan kebijakan dibidang akuntansi persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam menyajikan nilai persediaan dalam neraca pada Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan. (2) Dalam sistem akutansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi persediaan mencakup pengakuan, pengukuran, beban persediaan dan pengungkapan.