Pasal 9

(1) Selain Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Peraturan Menteri Kehutanan ini juga memberikan kewenangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai Ketua Tim Ad Hoc untuk mengenakan sanksi pelanggaran Kode Etik yang Tingkat Hukumannya sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a. (2) Tim Ad Hoc tersebut terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai Ketua Tim dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Eselon IV lingkup Unit Pelaksana Teknis tersebut sebagai anggota.