Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembiayaan pembangunan UPPK dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Pembiayaan pembangunan UPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),digunakan untuk kegiatan: a. fasilitasi penguatan kelembagaan, kelompok tani hutan dan penyuluh; b. fasilitasi kegiatan teknis dan pengembangan usaha bidang kehutanan; c. fasilitasi sarana dan prasarana UPPK; d. fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok tani hutan lainnya.