Pasal 4

(1) Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk: a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau c. memperbaiki batas kawasan hutan. (2) Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk: a. penempatan korban bencana alam; b. kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, meliputi:

1. waduk dan bendungan;

2. fasilitas pemakaman;

3. fasilitas pendidikan;

4. fasilitas keselamatan umum;

5. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

6. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah;

7. permukiman dan/atau perumahan;

8. transmigrasi;

9. bangunan industri;

10. pelabuhan;

11. bandar udara;

12. stasiun kereta api;

13. terminal;

14. pasar umum;

15. pengembangan/pemekaran wilayah;

16. pertanian tanaman pangan;

17. budidaya pertanian;

18. perkebunan;

19. perikanan;

20. peternakan;

21. sarana olah raga;

22. rest area;

23. tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi pemerintahan; dan

24. stasiun pengisian bahan bakar umum. (3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dikelompokan sebagai kepentingan umum terbatas.

25. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: