Pasal 18

(1) Direktur Jenderal bersama Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Balai melaksanakan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.

(4) Biaya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan.