Pasal 17

(1) IPKL (industri pengolahan kayu lanjutan) hanya diperkenankan menerima kayu olahan atau produk olahan yang dihasilkan IUIPHHK. (2) Hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien. (3) Hal-hal teknis terkait hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien.