Pasal 44

(1) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan lindung, dikenakan sanksi pidana dan kewajiban melakukan rehabilitasi serta pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

(2) Pengenaan kewajiban rehabilitasi dan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.