Pasal 7
BAB 3 — TATA CARA PEMBERIAN IZIN
(1) Apabila Menteri mendisposisi menolak permohonan, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memberikan surat penolakan kepada pemohon. (2) Apabila Menteri memberikan surat persetujuan untuk proses lebih lanjut atas permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima surat persetujuan Menteri, memberitahukan kepada pemohon untuk: a. menyusun Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru yang dilengkapi dengan Rencana Tapak (Site Plan); b. menyusun Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) untuk areal permohonan paling tinggi 1.000 (seribu) hektar, atau AMDAL untuk areal permohonan paling rendah 1.000 (seribu) hektar; c. memberi tanda batas kawasan yang akan dibebani izin pengusahaan taman buru dengan biaya pemohon; d. membayar pungutan izin pengusahaan taman buru. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diterima pemohon.