Pasal 4

(1) Data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi : a. Peta dasar, berupa peta kawasan hutan berbasis citra yang selanjutnya disebut Peta Dasar Tematik Kehutanan. b. Peta-peta tema, berupa :

1. Peta penutupan lahan yang menggambarkan kondisi penutupan atau kenampakan di muka bumi yang ditafsir dari citra penginderaan jauh dengan menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang berlaku;

2. Peta Pola Ruang yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

3. Peta hasil tata batas kawasan hutan;

4. Peta Perubahan fungsi kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri;

5. Peta Pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri;

6. Peta izin pinjam pakai kawasan yang dikeluarkan oleh Menteri;

7. Peta izin pemanfaatan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri;

8. Peta kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam hal pengusahaan tambang;

9. Peta penempatan transmigrasi yang dikeluarkan oleh instasi yang berwenang dalam hal penunjukan areal untuk alokasi transmigrasi;

10. Peta Hak Guna Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada pihak tertentu dalam hal usaha perkebunan; dan 11) Peta status tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti terhadap kepemilikan tanah. (2) Peta-peta tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peta yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.