Pasal 4

(1) Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) menjadi dasar penyaluran Bantuan Pemerintah oleh KPA. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;

b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan/atau k. sanksi. (3) Pimpinan tinggi madya sesuai tugas dan fungsinya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.