Pasal 6

Pengaturan lalu lintas pada marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d berupa perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk harus ditetapkan oleh: a. gubernur untuk jalan provinsi; dan b. bupati/walikota untuk jalan kabupaten/kota.