Peraturan Menteri Nomor pm74 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139 ) TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)
regulation_id: "PERMEN_pm74_2013" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor pm74 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139 ) TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)" year: "2013" number: "pm74" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm74-2013" frbr_uri: "/akn/id/act/permenhub/2013/pm74" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenhub-no-pm74-tahun-2013" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor pm74 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139 ) TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm74-2013
Pasal I
Menambah ketentuan Sub Bagian 139 I Penetapan Jam Operasi Bandar Udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome), sehingga berbunyi sebagai berikut: 139.211 Penetapan Jam Operasi Bandar Udara (a) Pengoperasian bandar udara harus memenuhi jam operasi bandar udara. (b) Jam operasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri. (c) Untuk melaksanakan penetapan jam operasi, Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 139.213 Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara (a) Untuk mendapatkan penetapan jam operasi bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara harus mengajukan permohonan secara tertulis. (b) Jam operasi bandar udara ditetapkan setelah memenuhi persyaratan. (c) Persyaratan penetapan jam operasi bandar udara, dilengkapi dengan: a. kajian kemampuan operasional bandar udara; dan b. buku pedoman pengoperasian bandar udara (aedrome manual). (d) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
E.E. MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id