Peraturan Menteri Nomor pm7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

(1) Tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation), ditetapkan sebagai berikut: a. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk dry container dengan ukuran 20 (dua puluh) feet adalah rupiah/box; b. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk reefer container dengan ukuran 20 (dua puluh) feet adalah rupiah/box dan ditetapkan sebesar 1,5 kali dari tarif dry container; dan c. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk barang umum (general cargo) adalah rupiah/ton/m3. (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. sudah termasuk biaya pelayanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan pelabuhan asal sampai dengan lapangan penumpukan pelabuhan tujuan; b. tidak termasuk biaya lapangan penumpukan di pelabuhan, iuran asuransi muatan, dan pungutan pelabuhan yang berlaku untuk barang masuk dan keluar pelabuhan. (3) Besaran tarif dasar angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik

(Public Service Obligation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. tarif dasar untuk dry container sebesar Rp4.543,88/mile per teus (empat ribu lima ratus empat puluh tiga delapan puluh delapan rupiah); dan b. tarif dasar untuk general cargo sebesar Rp206,87/mile per ton (dua ratus enam delapan puluh tujuh rupiah).

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum maupun penugasan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA