Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENHUB Berlaku

Peraturan Menteri Nomor pm59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant)

regulation_id: "PERMENHUB_pm59_2017" source: "peraturan.go.id"

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1095, 2017 KEMENHUB. Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 59 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (CASR) PART 63) TENTANG PERSYARATAN PERSONEL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANG DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA (LICENSING FLIGHT CREW MEMBERS OTHER THAN PILOT, FLIGHT OPERATION OFFICERS, AND CERTIFICATION OF FLIGHT ATTENDANT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2016, telah mengatur ketentuan mengenai persyaratan personel pesawat udara selain penerbang dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 personel penunjang operasi pesawat udara;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan internasional sebagaimana tertuang pada International Civil Aviation Organization Annex 1 Personnel Licensing Perubahan ke 173/ Amendment 173, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant);

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

  2. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);

  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (CASR) PART 63) TENTANG PERSYARATAN PERSONEL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANG DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA (LICENSING FLIGHT CREW MEMBERS OTHER THAN PILOT, FLIGHT OPERATION OFFICERS, AND CERTIFICATION OF FLIGHT ATTENDANT).

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 691) sebagai berikut:

  1. Menambah Lampiran huruf f pada butir 63.3 Sub Bagian A mengenai Lisensi dan Penilaian yang Diperlukan, sehingga butir 63.3 berbunyi sebagai berikut:

63.3 Ketentuan Lisensi dan Rating (Licences and Ratings Required) (f) Wewenang pemegang lisensi dan persyaratan yang wajib dievaluasi pada saat melaksanakan wewenang dimaksud (Privileges of the holder of the license and the conditions to be observed in exercising such privileges): (1) wewenang pemegang lisensi flight navigator wajib bertindak sebagai flight navigator pada pesawat udara (privileges of the holder of flight navigator licence shall be act as flight navigator of any aircraft); (2) wewenang pemegang lisensi flight engineer harus bertindak sebagai flight engineer dari setiap jenis pesawat terbang dimana pemegang lisensi dimaksud telah menunjukkan tingkat pengetahuan dan kecakapan, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan persyaratan yang diatur pada Subbagian 63.35 dan 63.39 yang diberlakukan untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan pesawat udara dimaksud (privileges of the holder of a flight engineer licence shall be to act as flight engineer of any type of aircraft on which the holder has demonstrated a level of knowledge and skill, as determined by the DGCA on the basis of those requirements specified in 63.35 www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 and 63.39 which are applicable to the safe operation of that type of aircraft); dan (3) Wewenang pemegang lisensi flight operations officer wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimaksud sebagaimana diatur pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121/ 135 dimana pemegang lisensi dimaksud telah menunjukkan tingkat pengetahuan dan kecakapan, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan persyaratan yang diatur pada ketentuan yang berlaku yang diberlakukan untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan pesawat udara dimaksud
(privileges of the holder of a flight operations officer licence shall be to serve in that capacity with responsibility for each area for which the applicant meets the requirements specified in CASR 121/135 on which the holder has demonstrated a level of knowledge and skill, as determined by the DGCA on the basis of applicable requirements to the safe operation of that type of aircraft).

  1. Mengubah Lampiran huruf (a) butir 63.35 Sub Bagian B mengenai Persyaratan - Persyaratan Pengetahuan, sehingga butir 63.35 huruf (a) berbunyi sebagai berikut:

63.35 Persyaratan Pengetahuan bagi pemohon lisensi flight engineer (penambahan subjek pengetahuan) (Knowledge Requirements) (a) Pemohon lisensi flight engineer wajib telah mampu menunjukkan tingkat pengetahuan yang menjamin pelaksanaan kewenangannya sebagai pemegang lisensi flight engineer, paling sedikit telah www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 menguasai subjek pengetahuan sebagai berikut (The applicant shall have demonstrated a level of knowledge appropriate to the privileges granted to the holder of a flight engineer licence, in at least the following subjects): (1) Hukum Udara (Air law) undang-undang dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pemegang lisensi juru mesin, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengoperasian pesawat udara sipil yang berhubungan dengan tugas-tugas seorang juru mesin (rules and regulations relevant to the holder of a flight engineer licence; rules and regulations governing the operation of civil aircraft pertinent to the duties of a flight engineer). (2) Pengetahuan Umum Mengenai Pesawat Udara (Aircraft general knowledge) (i) Prinsip dasar tenaga penggerak mesin turbin gas dan/atau mesin piston, karakteristik-karakteristik dari bahan bakar, sistem-sistem bahan bakar termasuk kendali bahan bakar, pelumas dan sistem pelumas, afterburner dan sistem injeksi, fungsi dan operasi dari pengapian dan sistem starter (basic principles of engines, gas turbines and/or piston engines, characteristics of fuels, fuel systems including fuel control, lubricants and lubrication systems; afterburners and injection systems, function and operation of engine ignition and starter systems); (ii) Prinsip operasi, prosedur penanganan dan batasan operasi dari tenaga www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 penggerak pesawat udara, pengaruh kondisi atmosfir terhadap kinerja mesin (principles of operation, handling procedures and operating limitations of aircraft engines, effects of atmospheric conditions on engine performance); (iii) Kerangka pesawat udara, kendali/kemudi terbang, struktur, pemasangan susunan roda, unit pengereman dan anti-skid, umur korosi dan kelelahan metal/logam, identifikasi dari kerusakan struktur (airframes, flight controls, structures, wheel assemblies, brakes and anti-skid units, corrosion and fatigue life; identification of structural damage and defects); (iv) Sistem proteksi terhadap hujan dan es (ice and rain protection systems); (v) Sistem tekanan ruang cockpit, kabin serta penyejuk udara dan sistem oksigen (pressurization and air-conditioning systems, oxygen systems); (vi) Sistem hidrolik dan pneumatik (hydraulic and pneumatic systems); (vii) Dasar teori kelistrikan, sistem listrik (AC dan DC), sistem kabell listrik pesawat udara, bonding dan penyaringan gangguan listrik (basic electrical theory, electric systems (AC and DC), aircraft wiring systems, bonding and screening); (viii) Prinsip-prinsip operasi dari instrumen, kompas, autopilot, perlengkapan komunikasi radio, alat bantu radio dan radar navigasi, tampilan dan avionik (principles of operation of instruments, compasses, autopilots, radio www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 communication equipment, radio and radar navigation aids, flight management systems, displays and avionics); (ix) Batasan dari pesawat udara yang sesuai (limitations of appropriate aircraft); (x) Sistem proteksi, deteksi, pencegahan dan pemadaman terhadap bahaya kebakaran (fire protection, detection, suppression and extinguishing systems); dan (xi) Penggunaan dan pemeriksaan kesiapan pemakaian terhadap perlengkapan dan sistem yang sesuai dengan pesawat udara (use and serviceability checks of equipment and systems of appropriate aircraft). (3) Kinerja, Perencanaan dan Pemuatan (Flight performance, planning and loading) (i) Pengaruh distribusi beban dan massa pada pengendalian pesawat udara, karakter dan kinerja terbang dan perhitungan massa dan keseimbangan (effects of loading and mass distribution on aircraft handling, flight characteristics and performance, mass and balance calculations); dan (ii) Penggunaan dan aplikasi praktis dari data kinerja mencakup kendali jelajah (use and practical application of performance data including procedures for cruise control). (4) Kinerja Manusia (Human performance) Kinerja manusia yang berkaitan dengan juru mesin termasuk prinsip managemen ancaman dan kesalahan (human performance relevant to the flight engineer including principles of threat and error management). www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 (5) Prosedur Operasional (Operational procedures) (i) Prinsip perawatan, prosedur perawatan kelaikan udara, pelaporan kerusakan, pemeriksaan pra-terbang, prosedur- prosedur pencegahan dalam pengisian bahan bakar dan penggunaan catu daya luar, peralatan terpasang dan sistem- sistem kabin (principles of maintenance, procedures for the maintenance of airworthiness, defect reporting, pre-flight inspections, precautionary procedures for fuelling and use of external power, installed equipment and cabin systems); (ii) Prosedur normal, abnormal dan darurat (normal, abnormal and emergency procedures); dan (iii) Prosedur operasional untuk pengangkutan barang dan barang berbahaya (operational procedures for carriage of freight and dangerous goods). (6) Prinsip Penerbangan (Principles of flight) Aerodinamika dasar (fundamentals of aerodynamics). (7) Radiotelephony Prosedur komunikasi dan fraselogi (Communication procedures and phraseology). (8) Dasar navigasi penerbangan, prinsip dan sistem pengoperasiannya (fundamentals of navigation, principles and operation of self- contained systems). (9) Aspek-aspek operasional meteorology (operational aspects of meteorology).

www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 3. Mengubah huruf (c) butir 63.37 Sub Bagian B mengenai Persyaratan Pengalaman di Bidang Aeronautika, sehingga butir 63.37 huruf (c) berbunyi sebagai berikut:

63.37 Persyaratan Pengalaman di Bidang Aeronautika (Aeronautical Experience Requirements) (c) Pemohon harus memiliki pengalaman operasional dalam pelaksanaan tugas sebagai juru mesin, di bawah pengawasan seorang juru mesin yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal, setidaknya dalam bidang-bidang sebagai berikut (The applicant shall have operational experience in the performance of the duties of a flight engineer, under the supervision of a flight engineer accepted by the Director General for that purpose, in at least the following areas): (1) Prosedur Normal (Normal procedures) (i) Pemeriksaan sebelum terbang (pre-flight inspections); (ii) Prosedur pengisian bahan bakar manajemen bahan bakar (fuelling procedures, fuel management); (iii) Pemeriksaan dokumen-dokumen perawatan (inspection of maintenance documents); (iv) Prosedur normal di dalam ruang kemudi pada semua tahapan dalam misi penerbangan (normal flight deck procedures during all phases of flight); (v) Koordinasi awak pesawat dan prosedur apabila terjadi ketidakmampuan pelaksanaan tugas dari anggota awak pesawat (crew coordination and procedures in case of crew incapacitation); (vi) Pelaporan kerusakan (defect reporting).

www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 (2) Prosedur dalam keadaan tidak normal dan alternatifnya (Abnormal and alternate (standby) procedures) (i) Diketahuinya terdapat sistem pesawat yang berfungsi tidak normal (recognition of abnormal functioning of aircraft systems); (ii) Penggunaan prosedur dalam keadaan tidak normal dan alternatifnya (use of abnormal and alternate (standby) procedures). (3) Prosedur Darurat (Emergency procedures) (i) Diketahuinya terdapat kondisi darurat (recognition of emergency conditions); (ii) Penggunaan prosedur darurat yang sesuai (use of appropriate emergency procedures).

  1. Mengubah butir 63.53 Sub Bagian C mengenai Syarat Pengetahuan, sehingga butir 63.53 berbunyi sebagai berikut:

63.53 Persyaratan Pengetahuan bagi pemohon lisensi flight navigator (penambahan subjek pengetahuan) (Knowledge Requirements) (a) Pemohon harus menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemegang lisensi flight navigator, paling sedikit pada hal berikut (The applicant shall have demonstrated a level of knowledge appropriate to the privileges granted to the holder of a flight navigator licence, in at least the following subjects): (1) Hukum Udara (Air law) Peraturan yang sesuai dengan pemegang lisensi flight navigator, Praktik dan prosedur pelayanan lalu lintas udara yang tepat (Rules www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 and regulation relevant to the holder of a flight navigator licence, appropriate air traffic services practices and procedures). (2) Perencanaan, pemuatan dan kinerja penerbangan, (Flight performance, planning and loading) (i) Akibat dari pemuatan dan distribusi beban terhadap kinerja pesawat udara (Effects of loading and mass distribution on aircraft performance); (ii) Penggunaan data lepas landas, pendaratan dan kinerja lainnya termasuk prosedur untuk cruise control (Use of take-off, landing and other performance data including procedures for cruise control); (iii) Perencanaan penerbangan baik dari pre- flight sampai dengan operasi en-route, persiapan dan dokumentasi rencana penerbangan dari ATS; prosedur ATS yang sesuai, prosedur pengaturan altimeter (pre-flight and en-route operational flight planning, preparation and filing of air traffic services flight plans, appropriate air traffic services procedures, altimeter setting procedures). (3) Kinerja sumber daya manusia terkait tugas pokok dan fungsi sebagai flight navigator termasuk prinsip manajemen threat and error
(Human performance relevant to the flight navigator including principles of threat and error management). (4) Meteorology (i) Interpretasi dan aplikasi praktis dari laporan meteorologi aeronautika, grafik dan prakiraan, Kode dan singkatan; www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 Penggunaan, dan prosedur untuk mendapatkan, informasi meteorologi, pra penerbangan dan penerbangan, Altimetri (interpretation and practical application of aeronautical meteorological reports, charts and forecasts, codes and abbreviations; use of, and procedures for obtaining, meteorological information, pre-flight and in-flight, altimetry); (ii) Meteorologi aeronautika, Klimatologi daerah yang relevan berkenaan dengan unsur-unsur yang memiliki efek pada penerbangan, Pergerakan sistem tekanan, Struktur front, dan asal mula dan karakteristik fenomena cuaca yang signifikan yang mempengaruhi kondisi take-off, en-route dan landing (aeronautical meteorology, climatology of relevant areas in respect of the elements having an effect upon aviation, the movement of pressure systems, the structure of fronts, and the origin and characteristics of significant weather phenomena which affect take-off, en-route and landing conditions.) (5) Navigasi (Navigation) (i) Dead-reckoning, pola tekanan dan prosedur navigasi, Penggunaan grafik aeronautika, alat bantu navigasi radio dan sistem navigasi daerah, Persyaratan navigasi khusus untuk penerbangan jarak jauh (dead-reckoning, pressure- pattern and celestial navigation procedures, the use of aeronautical charts, radio navigation aids and area navigation systems, specific navigation requirements www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 for long-range flights); (ii) Penggunaan, pembatasan dan servis avionik dan instrumen yang diperlukan untuk navigasi pesawat terbang (use, limitation and serviceability of avionics and instruments necessary for the navigation of the aircraft); (iii) Penggunaan, keakuratan dan keandalan sistem navigasi yang digunakan dalam tahap keberangkatan, perjalanan dan pendekatan penerbangan, Identifikasi alat bantu navigasi (radio use, accuracy and reliability of navigation systems used in departure, en-route and approach phases of flight, identification of radio navigation aids); (iv) Prinsip-prinsip, karakteristik dan penggunaan self-contained and external- referenced navigation systems; Penggunaan airborne equipment (principles, characteristics and use of self- contained and external-referenced navigation systems, operation of airborne equipment); (v) Lengkungan langit termasuk pergerakan benda langit dan pemilihan serta pengenalan untuk tujuan pengamatan dan pengurangan pandangan; kalibrasi sextan; melengkapi dokumentasi navigasi (the celestial sphere including the movement of heavenly bodies and their selection and identification for the purpose of observation and reduction of sights; calibration of sextants; the completion of navigation documentation; (vi) Definisi, unit dan formula yang www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 digunakan dalam navigasi penerbangan (definitions, units and formulae used in air navigation). (6) Prosedur operasional (Operational procedures) Interpretasi dan penggunaan dokumentasi aeronautika seperti AIP, NOTAM, kode aeronautika, singkatan, dan bagan prosedur instrumen untuk keberangkatan, rute, keturunan dan pendekatan (interpretation and use of aeronautical documentation such as AIP, NOTAM, aeronautical codes, abbreviations, and instrument procedure charts for departure, en- route, descent and approach). (7) Prinsip penerbangan (Principle of Flight) (8) Radiotelephony Prosedur komunikasi dan phraseology (Communication procedures and phraseology). (b) Nilai kelulusan adalah bukti telah mematuhi Bagian ini, yang berlaku selama 24 bulan setelah ujian, (A passing grade is evidence, for a period of 24 calendar months after the test, which the applicant has complied with this Part).

  1. Mengubah huruf (a) angka (4) butir 63.75 Sub Bagian D mengenai Persyaratan Pengetahuan (Knowledge Requirements), sehingga butir 63.75 huruf (a) angka (4) berbunyi sebagai berikut:

63.75 Persyaratan Pengetahuan (Knowledge Requirements) (4) Human performance human performance relevant to dispatch duties, including principles of threat and error management

www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 6. Menambah huruf (d) pada butir 63.79 Sub Bagian D mengenai Persyaratan Kecakapan bagi pemohon lisensi flight operation officer (Skill Requirements) yang berbunyi sebagai berikut:

63.79 Persyaratan Kecakapan bagi pemohon lisensi flight operation officer (Skill Requirements) d) recognize and manage threats and errors

  1. Menambah huruf (e) pada butir 63.80 Sub Bagian D mengenai Penerbitan Lisensi Flight Operations Officer bagi Pemegang Lisensi Flight Operations Officer Asing (Flight Operations Officer Licence Issued on Basis of a Foreign Flight Operations Officer Licence) yang berbunyi sebagai berikut:

63.80 Penerbitan Lisensi Flight Operations Officer bagi Pemegang Lisensi Flight Operations Officer Asing (Flight Operations Officer Licence Issued on Basis of a Foreign Flight Operations Officer License). (e) Perpanjangan lisensi dan rating. Pengajuan perpanjangan lisensi dan rating pemegang lisensi Flight Operation Officer diajukan sebelum habis masa berlakunya (Renewal of licence and ratings. The holder of a licence issued under this Part may have that licence and ratings placed thereon renewed if, at the time of application for renewal, the foreign flight operations officer licence on which that licence is based in effect. Application for the renewal of the licence and ratings thereon must be made before the expiration of the licence).

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id 2017, No. 1095 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

        ttd

WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Referensi Silang (1)
PERPRES 7/2015 — Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang...