Peraturan Menteri Nomor pm44 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 25) TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS STANDARDS TRANSPORT CATEGORY AEROPLANES)
regulation_id: "PERMEN_pm44_2014" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor pm44 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 25) TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS STANDARDS TRANSPORT CATEGORY AEROPLANES)" year: "2014" number: "pm44" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm44-2014" frbr_uri: "/akn/id/act/permenhub/2014/pm44" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenhub-no-pm44-tahun-2014" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor pm44 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 25) TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS STANDARDS TRANSPORT CATEGORY AEROPLANES)
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm44-2014
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2003, diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
