Pasal 2

Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani, kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.