Pasal 6

(1) Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku sepanjang tidak ada pencabutan dari Direktur Jenderal. (2) Pencabutan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan perusahaan keagenan awak kapal tidak melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal; b. berdasarkan verifikasi perusahaan keagenan awak kapal tidak bertanggung jawab terhadap orang yang dipekerjakan setelah dilakukan verifikasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya; dan c. hasil verifikasi dan tindakan perbaikannya dinilai tidak memuaskan.