Pasal 12

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan. (2) Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan. (4) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan, dilakukan penyusunan petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.