Peraturan Menteri Nomor pm-67 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 60 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI AIR CONDITIONER
regulation_id: "PERMEN_pm-67_2013" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor pm-67 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 60 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI AIR CONDITIONER" year: "2013" number: "pm-67" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm-67-2013" frbr_uri: "/akn/id/act/permenhub/2013/pm-67" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenhub-no-pm-67-tahun-2013" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor pm-67 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 60 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI AIR CONDITIONER
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm-67-2013
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Air Conditioner (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 860), diubah sebagai berikut :
- Ketentuan Pasal 4 ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut: “c. Tarif angkutan kereta api kelas ekonomi Air Conditioner lintas pelayanan Merak – Madiun berlaku mulai tanggal 24 Juli 2013”
- Ketentuan dalam lampiran ditambahkan jenis angkutan/nama kereta api antar kota, lintas pelayanan dan tarif dengan nomor urut 23, sehingga berbunyi sebagai berikut : No JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API LINTAS TARIF (Rp/orang) 1 2 3 4 A. ANTAR KOTA 23 KRAKATAU Merak – Madiun 180.000
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juli 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
E.E MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
