Pasal 9

(1) Laporan penyelenggaraan Perawatan dan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim mempunyai tugas yang meliputi: a. menyusun rencana kerja verifikasi dan jadwal verifikasi; b. memverifikasi laporan penyelenggaraan dan pencapaian kinerja Perawatan dan Pengoperasian melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan; c. memverifikasi rincian dan nilai tagihan yang disampaikan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian; dan d. menyusun berita acara verifikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim dapat dibantu oleh Penyedia yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. (4) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat: a. hasil verifikasi laporan penyelenggaraan dan pencapaian kinerja Perawatan dan Pengoperasian; dan b. nominal biaya kegiatan Perawatan dan Pengoperasian. (5) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditandatangani oleh PPK, ketua tim, dan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. (6) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan dasar diterbitkannya tagihan pembayaran. (7) Tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada PPK dengan melampirkan dokumen pendukung yang meliputi: a. laporan kinerja Perawatan dan Pengoperasian; b. laporan kemajuan pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian; dan c. dokumen pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Kontrak. (8) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara termin.