Pasal 9

(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada: a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah. (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan Alur-Pelayaran; b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; c. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan; d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan; e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan; f. menjamin kelancaran arus barang; dan g. menyediakan fasilitas Pelabuhan. (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola Terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama bentuk lainnya. (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran pemerintah pada tahun anggaran berjalan tidak tersedia untuk pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran, dan jaringan jalan.