Pasal 2

(1) Pemberian Konsesi atau Kerja Sama melalui mekanisme Pelelangan yang dilakukan terhadap kegiatan pengusahaan: a. Alur-Pelayaran; atau b. Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan, atas prakarsa BUP, BUPR, atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan BUPR. (2) Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.