Pasal 31

(1) Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dilakukan perpanjangan untuk periode penerbangan summer atau winter berikutnya dengan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketentuan internasional. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dimulainya periode penerbangan kepada Direktur Jenderal. (3) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. surat permohonan perpanjangan periode penerbangan yang menyebutkan Rute Penerbangan, jenis dan tipe pesawat, jumlah frekuensi penerbangan, dan rencana jadwal penerbangan yang memuat:

1. nomor penerbangan;
2. waktu keberangkatan dan kedatangan;
3. hari penerbangan; dan
4. periode efektif penerbangan; b. rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot; dan c. dokumen rotasi diagram Pesawat Udara yang dioperasikan. (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.