Pasal 31

(1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan, wajib memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan. (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. surat izin usaha angkutan penyeberangan; b. persetujuan prinsip pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; c. surat dan dokumen kapal yang akan dioperasikan yang membuktikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; d. lintas yang dilayani; e. spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; f. bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta); dan g. proposal bisnis, yang paling sedikit memuat:

1. potensi jumlah permintaan angkutan (demand) dan target yang akan diraih sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
2. manajemen sumber daya manusia;
3. manajemen pengoperasian kapal. (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara; b. Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; atau c. Bupati/Walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten/kota.