Pasal 21

(1) Penambahan unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi. (2) Peraturan Menteri mengenai penetapan unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.