Pasal 20

(1) Setiap hasil evaluasi Laporan Hasil Pengawasan yang merekomendasikan untuk diberikan sanksi dan pengenaan Sanksi Administratif yang disampaikan oleh Direktorat dikumpulkan dalam satu database yang dikelola oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

pengenaan Sanksi Administratif. (2) Database usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbatas yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. (3) Database usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemutakhiran setiap bulan.