regulation_id: "PERMEN_pm-2_2023" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor pm-2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" year: "2023" number: "pm-2" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm-2-2023" frbr_uri: "/akn/id/act/permenhub/2023/pm-2" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenhub-no-pm-2-tahun-2023" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor pm-2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pm-2-2023

Pasal I

pasal.id

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2018) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan: a. Nomor PM 62 Tahun 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 784); b. Nomor PM 101 Tahun 2017 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1406);

c. Nomor PM 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 199);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I dihapus.

2. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY