Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang perhubungan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara bertahap.