Pasal 8

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait sesuai dengan kewenangannya. (2) Koordinasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pertukaran data dan informasi Kapal untuk memonitor pergerakan Kapal selama melakukan kegiatan di wilayah Perairan INDONESIA.