Pasal 39

(1) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) lokasi yang terdiri atas: a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I, sebanyak 0 (nol) lokasi; b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, sebanyak 28 (dua puluh delapan) lokasi; dan c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III, sebanyak 5 (lima) lokasi. (2) Satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat terdiri atas: a. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, sebanyak 112 (seratus dua belas) lokasi; b. Satuan Pelayanan Terminal Barang, sebanyak 7 (tujuh) lokasi;

c. Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) lokasi; dan d. Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) lokasi.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. alternati

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

No. Proses Nama Jabatan Tanggal Paraf

1. Diperiksa Wismantono Kepala Biro SDM dan Organisasi

2. Diperiksa Amirulloh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

3. Diperiksa F. Budi Prayitno Kepala Biro Hukum

4. Disetujui Hendro Sugiatno Direktur Jenderal Perhubungan Darat

5. Disetujui Novie Riyanto R. Sekretaris Jenderal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

A. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM BAGIAN TATA USAHA BIDANG PRASARANA SEKSI PRASARANA JALAN SEKSI PRASARANA SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN BIDANG SARANA DAN ANGKUTAN SEKSI SARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN SEKSI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN BIDANG LALU LINTAS DAN PENGAWASAN SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN SEKSI PENGAWASAN SATUAN PELAYANAN