Pasal 1063
Subbidang Bimbingan Lanjut selanjutnya disebut Subbid Bimjut, dipimpin oleh Kepala Subbidang Bimbingan Lanjut disebut Kasubbid Bimjut, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang bimbingan lanjut dan bimbingan kerja, penyaluran kerja, serta penyiapan usaha mandiri penyandang cacat personel pertahanan. 26. Ketentuan lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir. 27. Ketentuan Sub lampiran M dari lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir. 28. Ketentuan lampiran II, Nomor urut XIV, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.
2008.No.10 11
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2008 MENTERI PERTAHANAN,
JUWONO SUDARSONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
- No.10 12
PUSAT REHABILITASI BIDANG REHABILITASI MEDIK SUBBIDANG KESEHATAN UMUM SUBBIDANG REVALIDASI BIDANG REHABILITASI SOSIAL SUBBAGIAN PROGRAM & LAP SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN DATA & INFOR BIDANG REHABILITASI VOKASIONAL BAGIAN TATA USAHA SUB BIDANG BIMBINGAN LANJUT SUBBIDANG PSIKOSOSIAL SUBBIDANG ADM VOKASIONAL SUBBIDANG OPERASIONAL VOK SUB LAMPIRAN “M” DARI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : PER/01.a/M/VIII/2005 TANGGAL : 13 Juni 2008 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO
2008.No.10 13
- No.10 14