Pasal 29

(1) Dirjen Kuathan Kemhan merumuskan kebijakan Menteri antara lain: a. membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kelayakan permohonan sewa BMN yang diajukan oleh KPB; b. menerima laporan hasil penelitian dari Tim Peneliti; c. memberikan tanggapan dan saran kepada Menteri atas permohonan sewa BMN berdasarkan hasil penelitian dari Tim Peneliti; d. atas nama Menteri menjawab permohonan sewa BMN yang ditolak kepada KPB disertai alasan penolakannya; e. jika diperlukan, Dirjen Kuathan Kemhan menerbitkan rekomendasi kepada Kabaranahan tentang tindak lanjut permohonan sewa BMN kepada Pengelola Barang; dan f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian. (2) Ka Baranahan Kemhan melaksanakan kebijakan Menhan antara lain: a. atas nama Menteri mengajukan permohonan sewa BMN kepada Pengelola Barang tingkat pusat;

b. menerbitkan dan mendistribusikan Keputusan Menteri tentang pelaksanaan sewa BMN; c. atas nama Menteri menyerahterimakan dan menerima pengembalian objek sewa, menandatangani Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah Terima BMN; d. atas nama Menteri melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sewa, serta pengembalian BMN kepada Pengelola Barang tingkat pusat sesuai ketentuan perundang-undangan; e. menyimpan naskah asli atau salinan keputusan pelaksanaan sewa, Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Sewa BMN; f. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek sewa kedalam Daftar Barang Pengguna pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; g. melakukan penatausahaan atas hasil pemanfaatan BMN; dan h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.