Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, dan pengalihan status rumah negara akan diatur oleh pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan dan/atau TNI yang membidangi pengelolaan rumah negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.