Pasal 16

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a diatur sebagai berikut : a. penyewaan sebagian tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain :

1. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan sebagian tanah dan/atau bangunan dengan disertai pertimbangan penyewaan, bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas yang akan disewakan, nilai perolehan, Perda RUTR dan NJOP tanah dan/atau bangunan, data transaksi sebanding dan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, serta jangka waktu penyewaan;
2. dalam hal Pengelola Barang tidak penyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya;
3. dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa, nilai sewa dan jangka waktu sewa;
4. Pengguna Barang MENETAPKAN keputusan penyewaan yang sekurang- kurangnya memuat informasi tentang tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa dan jangka waktu sewa;
5. Penyewa menyetorkan uang yang menjadi kewajibannya ke rekening Kas Negara dengan menyampaikan bukti setoran kepada Pengguna Barang paling lambat pada saat surat perjanjian sewa-menyewa ditandatangani;
6. penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban

para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa; 7. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa-menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setoran dan perjanjian sewa menyewa; dan 8. dalam hal mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. b. Penyewaan BMN selain tanah dan bangunan oleh pihak lain :

1. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai dengan hasil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan BMN, termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa dan jangka waktu penyewaan;
2. dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya;
3. dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan, yang sekurang-kurangnya memuat BMN yang disewakan, calon penyewa, nilai sewa dan jangka waktu sewa;
4. Pengguna Barang MENETAPKAN surat keputusan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa BMN, penyewa dan jangka waktu penyewaan;
5. Penyewa menyetorkan uang yang menjadi kewajibannya ke rekening Kas Negara dengan menyampaikan bukti setoran kepada Pengguna Barang paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
6. penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian sewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa;
7. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa BMN tersebut kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa-menyewa; dan
8. dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna

Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.