Pasal 18

(1) Penerapan PK BLU berakhir apabila : a. dicabut oleh Menteri Keuangan; b. dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri; atau c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. (2) Pencabutan penerapan PK BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila Satker yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis dan/atau administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.