regulation_id: "PERMEN_26_2011" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR PER/08/M/VII/2006 TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA" year: "2011" number: "26" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-26-2011" frbr_uri: "/akn/id/act/permenhan/2011/26" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenhan-no-26-tahun-2011" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR PER/08/M/VII/2006 TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-26-2011

Pasal I

pasal.id

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/08/M/VII/2006 tentang Petunjuk Pembinaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : a. Panglima TNI selaku Kepala Unit Organisasi Mabes TNI; b. Kepala Staf Angkatan selaku Kepala Unit Organisasi Angkatan;
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. komponen Perencana pada tingkat TNI adalah badan pada tingkat TNI yang melaksanakan fungsi penganggaran pada tingkat TNI (Asrenum Panglima TNI);
4. komponen Perencana pada tingkat Unit Organisasi adalah badan pada tingkat UO yang melaksanakan fungsi penganggaran pada tingkat UO masing-masing (Asrenum Panglima TNI, Asrena Kas Angkatan, dan Ka Roren Setjen Kemhan); dan
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf c angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. unit Organisasi Mabes TNI, Kapro UO adalah Panglima TNI dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Panglima TNI;
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b angka 1 huruf b), angka 3, dan angka 3 huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: b) Panglima TNI, selaku Kapro UO Mabes TNI menerima KOM yang berkaitan dengan anggaran penggunaan kekuatan, anggaran pembinaaan kekuatan yang bersifat integratif maupun anggaran pembinaan kekuatan UO Mabes TNI, dengan tembusan kepada Asrenum Panglima TNI, Kapusku Kemhan, dan Kapusku TNI;
8. Panglima TNI berdasarkan KOM yang diterima menerbitkan: b) dihapus;
9. Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN

MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN MENHAN KAPRO FUNGSI PANGLIMATNI KA SATKER KALAKGIAT/YEK KA SATKER KALAKGIAT/YEK KA SATKER KALAKGIAT/YEK SEKJEN KEMHAN KAPRO UO KEMHAN KAS ANGKATAN KAPRO UO ANGKATAN PANGKOTAMA KAGIAT/YEK RKA RKA RKA DIPA DIPA RENJA RENJA DIPA RENJA DIPA JALUR RKA-KL JALUR DIPA KETERANGAN: RKA DIPA DIPA KAPRO TNI & KAPRO UO M. TNI MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA PURNOMO YUSGIANTORO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: PER/08/M/VII/2006TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGANDEPARTEMEN PERTAHANAN. Paraf:

1. Dirkum :
2. Kapusku :
3. Ses Ditjen Renhan :
4. Karo TU :
5. Kabag Takahdissip :
6. Kabag TU Sekjen :
7. Kabag TU Dukwamen :
8. Kabag TU Dukmen :

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO KOP MEKANISME OTORISASI DAN PENDANAAN SATKER KEMHAN MENHAN KOM TEMB KOM KAPUSKU KEMHAN SEKJEN KEMHAN KABID KUKEM PUSKU KEMHAN DIRKU/KADISKU ANGKATAN PEKAS ATHAN KAKU KOTAMA SATKER TNI/ KOTAMA OPS PEKAS DEVISA KEMHAN PEKAS KEMHAN SATKER ANGKATAN NPB-P TEMB KOP NPB-M KOP TEMB KOP NPB NPB-P PANG/DAN/KA KOTAMA ANGKATAN NPB-P NPB TEMB KOP TEMB P3 P3 KOP TEMB KOM TEMB KOP NPB-M KOM KOM KOM KAS ANGKATAN PEKAS GABRAH/ GABPUS KABAGKU PUSKU TNI PANGLIMA TNI PEKAS WILAYAH KAPUSKU TNI JALUR OTORISASI JALUR PENDANAAN TEMBUSAN KETERANGAN : TEMB KOP TEMB KOP TEMB KOM TEMB KOP LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: PER/08/M/VII/2006 TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN.

Paraf:

1. Dirkum :
2. Kapusku : vide draft
3. Ses Ditjen Renhan : vide draft
4. Karo TU : vide draft
5. Kabag Takahdissip : vide draft
6. Kabag TU Sekjen : vide draft
7. Kabag TU Dukwamen : vide draft
8. Kabag TU Dukmen :