Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
regulation_id: "PERMEN_25_2012" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA" year: "2012" number: "25" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-25-2012" frbr_uri: "/akn/id/act/permenhan/2012/25" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenhan-no-25-tahun-2012" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-25-2012
Pasal I
Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 85) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23 A sebagai berikut: Pasal 23 A Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Skep/460/IV/2003 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Dephan dan TNI, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN