Pasal 15

(1) Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Menteri membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan, serta instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti:

1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Sub Satker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan;
2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan:
4. asli salinan putusan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
5. fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.