Pasal 13

(1) Pengendalian mutu atas koordinasi dengan auditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagai berikut: a. sebelum melaksanakan audit, Tim audit melaksanakan koordinasi dengan pihak auditi meliputi:

1. tujuan dan lingkup kerja audit yang direncanakan;
2. waktu pelaksanaan audit;
3. auditor yang akan ditugaskan;
4. metode, batasan waktu, dan tanggung jawab;
5. permasalahan auditi;
6. prosedur pelaporan; dan
7. proses pengawasan tindak lanjut. b. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk notulen kesepakatan; dan c. notulen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b didokumentasikan dalam KKA. (2) Petunjuk pengisian notulensi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Formulir 11 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.