Pasal 2

(1) Tanah dan/atau bangunan yang dapat dilakukan tukar-menukar adalah tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Dephan dan TNI. (2) Tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR karena : a. sudah tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukan bagi pegawai negeri; d. diperuntukan bagi kepentingan umum; e. dikuasai negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.