Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran PNBP ke rekening Kas Negara, Kasatker mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan Negara kepada KPPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri dokumen berupa: a. fotokopi SSBP beserta bukti Penerimaan Negara; b. daftar rincian perbaikan transaksi penerimaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 8 pada Peraturan Menteri ini; dan c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 9 pada Peraturan Menteri ini. (3) Unit Penatausahaan PNBP melaksanakan prinsip saling uji (check and balance) atas laporan PNBP, setelah mendapat persetujuan dari KPPN.