Pasal 77

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pernerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. (3) (4) Bagian Kedua

ffi rgyrqffi (1) (2) (1) (2) r]RES IDEI'J REPI"JBLIK II!DONESIA Bagian Kedua pendanaan pasal 78 Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimanf dimaksud dalam pasal s dan pasal 6 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal T dan pasal g didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagian Ketiga Pelaporan