Pasal 34
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha swasta; d. koperasi, yang berbadan hukum INDONESIA dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik berupa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah selain dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum, dapat dilaksanakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum. (4) Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah oleh badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 VA yang menggunakan gambar instalasi standar; dan b. wilayah kerjanya di kabupaten/kota dalam daerah hukum tempat kedudukan badan usaha tersebut terdaftar.
- Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
