Permendikti Saintek No. 12 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Musamus - JDIH BPK

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUSAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Musamus, perlu dilakukan penyesuaian statuta; b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Musamus, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Musamus;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

386. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUSAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Universitas Musamus yang selanjutnya disebut Unmus adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian. 4. Statuta Unmus yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unmus yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unmus. 5. Senat Unmus yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan

akademik di Unmus. 6. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas. 7. Rektor adalah pemimpin Unmus. 8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unmus. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unmus dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmus. 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmus.

Pasal 2 Unmus memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang pembangunan industri, pertanian, dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3 Unmus memiliki misi: a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri, pertanian, dan kelautan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional; b. mengembangkan penelitian dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung optimalisasi sumber daya alam di sektor industri, pertanian, dan kelautan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan; c. menerapkan dan menyebarluaskan hasil inovasi teknologi kepada masyarakat dan sektor industri untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas berbasis potensi lokal; dan d. mewujudkan tata kelola universitas yang modern, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi untuk memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia industri, dan lembaga internasional.

Pasal 4 Unmus memiliki tujuan: a. menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap kerja di sektor industri, pertanian, dan kelautan, serta memiliki karakter Pancasilais yang peduli terhadap kelestarian lingkungan; b. menghasilkan penelitian dan inovasi teknologi yang mampu menjawab tantangan pembangunan industri, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengoptimalkan potensi kelautan berbasis sumber

daya lokal;
c. menghasilkan kegiatan pengabdian yang mampu mentransformasi masyarakat lokal menjadi pelaku ekonomi yang produktif melalui penerapan teknologi tepat guna di bidang industri kreatif, pertanian modern, dan kelautan; dan d. mewujudkan manajemen universitas yang transparan dan akuntabel serta memperluas jejaring kerja sama dengan dunia industri dan lembaga internasional untuk mempercepat pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 5 (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unmus menyusun: a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun; b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis. (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 6 (1) Unmus berkedudukan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. (2) Unmus didirikan pada tanggal 19 November 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus. (3) Unmus merupakan perubahan dari Universitas Musamus Merauke (Unimmer) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Anim Ha Merauke berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160/D/O/2006 tanggal 16 Agustus 2006. (4) Universitas Musamus Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Teknologi Merauke (STTM) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Anim Ha Merauke yang bermakna manusia sejati, dengan Akta Notaris Elisabeth Gondro Widyaningsih, S.H. Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 26 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 187/D/2001 tanggal 26 September 2001.

(5) Tanggal 19 November ditetapkan sebagai hari jadi Unmus.

Pasal 7 (1) Unmus memiliki lambang, bendera, pataka, moto, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater. (2) Lambang, bendera, pataka, moto, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, pataka, moto, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8 (1) Unmus menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi. (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan dapat menyelenggarakan program doktor. (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan dapat menyelenggarakan program spesialis. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9 (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unmus menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (4) Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara.

(5) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10 (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unmus dilaksanakan dengan sistem kredit semester. (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11 (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 12 (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Unmus dilaksanakan melalui jalur seleksi Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 13 Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unmus mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:
a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;

b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan c. penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 (1) Unmus dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unmus dapat menerima Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Unmus dapat menerima warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16 (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Unmus. (2) Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unmus.

Pasal 17 (1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18 (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda. (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan. (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 19 (1) Kegiatan penelitian di Unmus merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 20 (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.

Pasal 21 (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian. (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23 (1) Pengabdian kepada masyarakat di Unmus merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat. (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 24 (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25 (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 26 Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 27 (1) Unmus memiliki kode etik dan etika akademik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Mahasiswa; dan c. kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unmus dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi seluruh Sivitas Akademika Unmus. (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 28 (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik, serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 29 (1) Unmus menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Unmus.

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unmus; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan di Unmus.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unmus untuk: a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 31 (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Unmus. (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 33 (1) Unmus memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unmus dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar akademik, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 34 (1) Unmus dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Unmus. (2) Unmus dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

Pasal 35 (1) Mahasiswa Unmus mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika. (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Unmus dan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang

akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan, serta kesejahteraan; c. memanfaatkan fasilitas Unmus dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unmus; d. mendapatkan bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; f. memanfaatkan sumber daya Unmus melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, minat, dan bakat;
g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki; h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Unmus; dan i. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Unmus. (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unmus; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Unmus; d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; e. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; dan f. menjaga kewibawaan dan nama baik Unmus. (4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 36 (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. (2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unmus melaksanakan pendampingan dan pelayanan.

(3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan. (4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya dan pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 37 (1) Alumni Unmus merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Merauke, Universitas Musamus Merauke, dan Unmus. (2) Alumni Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Unmus dan berperan aktif dalam memajukan Unmus.
(3) Hubungan antara Unmus dan alumni Unmus diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. (4) Alumni Unmus terhimpun dalam Keluarga Alumni Universitas Musamus yang selanjutnya disebut Kamus. (5) Pengelolaan organisasi Kamus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kamus.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Unmus

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 38 Susunan organisasi Unmus terdiri atas: a. Senat; b. pemimpin; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Senat

Pasal 39 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: 1. menetapkan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
2. melakukan pengawasan terhadap: 1. penerapan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;

2. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
4. pelaksanaan tata tertib akademik;
5. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
6. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Rektor perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
9. memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
10. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
11. memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika
    (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40 (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap fakultas; b. Rektor; c. wakil Rektor; d. Dekan; dan e. kepala lembaga.

Pasal 41 (1) Anggota senat wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dipilih oleh Dosen tetap pada fakultas yang bersangkutan dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor. (2) Anggota senat wakil Dosen dari setiap fakultas terdiri atas: a. 1 (satu) orang Dosen profesor; dan b. 2 (dua) orang Dosen bukan profesor. (3) Dalam hal fakultas belum memiliki wakil Dosen profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, keanggotaan wakil Dosen tidak dapat digantikan. (4) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen: a. Dosen yang berstatus aparatur sipil negara;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
e. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
f. belum memasuki usia:
1. 60 (enam puluh) tahun bagi wakil Dosen bukan profesor; atau 2. 65 (enam puluh lima) tahun bagi wakil Dosen profesor, pada saat ditetapkan; g. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; k. menduduki jabatan akademik Dosen paling rendah lektor; l. tidak pernah dijatuhi sanksi administratif paling rendah tingkat sedang atas pelanggaran integritas akademik; dan m. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Unmus. (5) Anggota Senat wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak rangkap jabatan sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, atau anggota Satuan Pengawas Internal di lingkungan Unmus.

Pasal 42 (1) Anggota Senat wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri dari jabatan;
c. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat; f. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen; g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
(2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya. (3) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41. (4) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43
(1) Susunan keanggotaan Senat Unmus terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat wakil Dosen. (4) Susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 44 (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang. (3) Ketentuan mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain dan tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 45 (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Unmus memiliki Senat Fakultas.
(2) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.

(3) Ketentuan mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Pemimpin

Pasal 46 (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unmus untuk dan atas nama Menteri. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Unmus;
b. menetapkan Peraturan Rektor sesuai dengan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat; c. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang; d. menyusun dan menetapkan rencana strategis
5 (lima) tahun; e. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional; f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; g. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menjatuhkan sanksi administratif kepada Sivitas Akademika yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan Senat;
i. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; j. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan; k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa; l. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni; n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma

perguruan tinggi kepada Menteri; o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri; p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 47 (1) Rektor merupakan pemimpin Unmus.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. wakil Rektor; dan b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 48 (1) Unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik atau sumber belajar. (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 49 Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Unmus diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Satuan Pengawas Internal

Pasal 50 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;

b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 51 (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan komposisi bidang keahlian: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset;
d. hukum; e. ketatalaksanaan; dan f. keteknikan. (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal sebagai berikut: a. berstatus aparatur sipil negara; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara bagi anggota Satuan Pengawas Internal yang berasal dari Tenaga Kependidikan; e. belum memasuki usia: 1. 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen; dan 2. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan, pada saat ditetapkan; f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
g. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang; h. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan i. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unmus. (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak rangkap jabatan sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit

penunjang akademik, anggota Senat, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Unmus.

Pasal 52 (1) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri dari jabatan;
c. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen; g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
(2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Pasal 53 (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. (3) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5 Dewan Pertimbangan

Pasal 54 (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Unmus. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan telaah terhadap kebijakan di bidang nonakademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unmus; dan e. membantu pengembangan Unmus.

Pasal 55 (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(2) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. pemerintah daerah; b. tokoh masyarakat; c. pakar pendidikan; d. dunia usaha; dan e. alumni. (3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (5) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organisasi

Paragraf 1 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 56 (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

Pasal 57 (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat. (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda. (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari

jumlah anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit. (5) Dalam hal telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. (7) Dalam hal musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
(8) Pimpinan rapat atas persetujuan anggota Senat menunjuk paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang hadir. (9) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara. (10) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9). (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat. (12) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Rektor. (13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (14) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2 Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pimpinan Organisasi
di bawah Rektor

Pasal 58 (1) Dosen dapat diberi 1 (satu) tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, atau kepala unit penunjang akademik. (2) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau kepala unit penunjang akademik. (3) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (4) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena: a. berhenti dari jabatan; dan/atau b. perubahan organisasi Unmus. (6) Pejabat yang berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri dari jabatan;
d. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya; g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; i. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen; j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk Unmus.

Pasal 59 (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berstatus pegawai negeri sipil Unmus bagi wakil Rektor yang membidangi keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya; c. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan atau untuk dekan pada saat berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
e. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
f. memiliki pengalaman di lingkungan perguruan tinggi paling rendah: 1. sebagai ketua jurusan/kepala pusat untuk menjadi wakil Rektor, dekan, dan kepala lembaga; dan 2. sebagai sekretaris jurusan/koordinator program studi untuk menjadi wakil dekan; g. berpendidikan paling rendah: 1. doktor bagi wakil Rektor; dan 2. magister bagi jabatan lainnya. h. menduduki jabatan akademik Dosen paling rendah: 1. lektor bagi wakil Rektor, dekan, kepala lembaga, wakil dekan, dan sekretaris lembaga; dan 2. asisten ahli bagi jabatan lainnya. i. bersedia dicalonkan menjadi wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik yang dinyatakan secara tertulis; j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; k. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; m. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan hasil kekayaan aparatur negara. (3) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak rangkap jabatan sebagai anggota Senat wakil Dosen dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 60 (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala

unit penunjang akademik setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus aparatur sipil negara; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan paling rendah sarjana atau setara; e. belum memasuki usia 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat ditetapkan; f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah; i. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang; j. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
k. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; l. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan m. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unmus. (3) Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak rangkap jabatan sebagai Satuan Pengawas Internal di lingkungan Unmus.

Pasal 61 (1) Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil Rektor lainnya. (3) Pengangkatan wakil Rektor dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Rektor definitif.

Pasal 63 (1) Dekan diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64 (1) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon; b. seleksi calon dekan; dan c. pengangkatan. (2) Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan dekan sebelumnya berakhir.

Pasal 65 Ketentuan mengenai pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 66 (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan. (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67 (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68 (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga. (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 69 (1) Ketua jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan. (2) Masa jabatan ketua jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70 (1) Sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul ketua jurusan melalui dekan. (2) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71 (1) Kepala pusat diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 72 (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul dekan.

(2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 73 (1) Koordinator program studi diangkat oleh Rektor atas usul ketua jurusan melalui dekan. (2) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74 (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 75 (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
b. pejabat administrator; dan
c. pejabat pengawas. (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 76 (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 77 (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 78 Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Senat.

Pasal 79 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya. (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya. (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah Rektor

Pasal 81 (1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dari jabatan; c. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat

disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat; f. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen; h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor. (4) Pemberhentian wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dilakukan oleh Rektor.

Pasal 82 Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 83 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya. (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
(2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 85 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya. (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 86 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga sebagai kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya. (2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 87 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya. (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai
1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 88 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 89 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya. (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90
(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya. (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 91 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif sebelumnya.

(2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 92
(1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan koordinator program studi definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya. (2) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 93 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya. (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan
Satuan Pengawas Internal

Pasal 94 Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 95 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya. (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan
Dewan Pertimbangan

Pasal 96 Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Dewan Pertimbangan.

Pasal 97 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya. (2) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 98 (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas b. akuntabilitas; c. transparansi; d. objektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Unmus terdiri atas bidang: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen aset; dan c. manajemen sumber daya manusia;

d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (5) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 99 (1) Unmus memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang jabatan akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 (1) Unmus memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
(3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keenam Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 101 (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unmus didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Anggaran

Pasal 102 (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Unmus diajukan oleh Rektor kepada Menteri. (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Unmus diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 103 Sistem penjaminan mutu Unmus terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 104 (1) Unmus wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a. (2) Sistem penjaminan mutu internal Unmus bertujuan untuk: a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan c. mengupayakan semua unit di Unmus untuk bekerja sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu. (4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal

diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 105 Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK PERATURAN DI UNMUS

Pasal 106 (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Unmus terdiri atas: a. Peraturan Senat; dan b. Peraturan Rektor. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Senat dan Peraturan Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 107 (1) Pendanaan Unmus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Unmus dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. masyarakat; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan Unmus yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: a. biaya penyelenggaraan pendidikan; b. biaya seleksi penerimaan Mahasiswa baru; c. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Unmus; d. hasil penjualan produk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108 Pengelolaan pendanaan Unmus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 109 (1) Kekayaan Unmus meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Unmus. (2) Kekayaan Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Unmus. (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Unmus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 110 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Unmus dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; b. menghargai kesetaraan mutu; c. saling menghormati; d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; e. keberlanjutan; dan f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. semua organ Unmus yang telah dibentuk tetap

melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini;
b. pimpinan organ Unmus yang telah menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pimpinan organ Unmus sesuai dengan peraturan Menteri ini; dan c. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian organ serta penyesuaian kegiatan akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 112 Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, koordinator program studi, kepala unit penunjang akademik, ketua Senat, sekretaris Senat, anggota Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Pertimbangan, sekretaris Dewan Pertimbangan, dan anggota Dewan Pertimbangan, yang telah menjabat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung periode masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 113 (1) Penyesuaian dan penambahan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (2) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti periode masa jabatan Senat
2024–2028.

Pasal 114 (1) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal yang telah ada saat ini berakhir paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan dilakukan pengangkatan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 724) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 116 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 724), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

  Ѽ 

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MUSAMUS

LAMBANG, BENDERA, PATAKA, MOTO, HIMNE, MARS,
BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG

Unmus memiliki lambang berbentuk mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna kuning yang di dalamnya terdapat: a. musamus berwarna coklat berdiri tegak di atas sebuah buku yang terbuka berwarna putih; b. pita berwarna merah putih pada bagian bawah buku; c. sinar matahari berwarna degradasi putih cerah kekuningan yang berubah menjadi merah tua; d. seuntai kapas berwarna putih berjumlah 17 (tujuh belas) buah berkelopak hijau; e. seuntai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir berwarna kuning keemasan; f. kelopak bunga teratai berwarna putih berjumlah 8 (delapan) kelopak yang mengapung di atas ombak berwarna biru; g. mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna kuning; h. tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS berwarna hitam pada lingkaran bagian atas berwarna merah dan tulisan MERAUKE berwarna hitam pada lingkaran bagian bawah berwarna putih, dengan jenis huruf Arial yang dicetak tebal; i. dua bintang bersegi lima berwarna hitam membatasi tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS dan MERAUKE; dan j. tulisan IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI berwarna hitam di atas pita berwarna kuning dengan jenis huruf Arial yang dicetak tebal.

Lambang Unmus memiliki makna sebagai berikut: a. kata musamus diambil dari bahasa suku Marind yang berarti

rumah semut dan memiliki makna suatu bentuk kerja sama yang tidak mengenal lelah dan berkelanjutan; b. buku yang terbuka bermakna sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang tiada berbatas; c. sinar matahari berwarna degradasi putih cerah kekuningan yang mencerminkan kecerahan berubah menjadi merah tua bermakna semangat keberanian; d. kesatuan dari musamus, buku yang terbuka, sinar matahari berwarna degradasi putih cerah kekuningan, dan dasar yang berwarna hitam mengandung makna perjuangan manusia sejati di ufuk timur untuk menuntut ilmu dengan dasar Pancasila dan berbudi luhur dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; e. seuntai kapas berjumlah 17 (tujuh belas) bermakna peradaban manusia yang mulia; f. seuntai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir bermakna kesejahteraan; g. kelopak bunga teratai berjumlah 8 (delapan) kelopak yang mengapung di atas ombak bermakna keindahan, kekayaan alam di darat dan laut; h. seuntai kapas berjumlah 17 (tujuh belas) buah, seuntai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir dan kelopak bunga teratai berjumlah 8 buah bermakna semangat jiwa proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; i. mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna kuning bermakna sebagai pancaran pencerahan ke segala arah dengan semangat persatuan dalam mencapai kemuliaan hidup berasaskan Pancasila; j. bingkai tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS dan MERAUKE berwarna merah dan putih bermakna warna Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia; k. bintang bersegi lima bermakna pencerahan; dan l. “IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI” bermakna satu hati satu tujuan.

Lambang Unmus memiliki kode warna sebagai berikut: LAMBANG WARNA KODE WARNA RGB (Red-Green-Blue) Musamus Cokelat 178-71-0 Buku terbuka Putih 255-255-255 Pita Merah Putih 255-0-0 255-255-255 Sinar Matahari Putih Kuning Keemasan Merah Tua 255-255-255 255-215-0 139-0-0 Seuntai Kapas Putih 255-255-255 Kelopak Kapas Hijau 0-128-0 Seuntai Padi Kuning Keemasan 255-215-0 Kelopak Bunga teratai Putih 255-255-255 Ombak Biru 0-0-255 Mahkota Bunga Kuning Putih 246-246-5 255-255-255

LAMBANG WARNA KODE WARNA RGB (Red-Green-Blue) Tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS Hitam Merah Putih 3-3-3 255-0-0 255-255-255 Tulisan MERAUKE Hitam Putih 3-3-3 255-255-255 Bintang Bersegi Lima Hitam 3-3-3 Tulisan IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI Hitam Kuning 3-3-3 246-246-5

II. BENDERA Bendera terdiri atas Bendera Unmus dan Bendera Fakultas. A. Bendera Unmus Unmus memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua), berwarna dasar coklat dengan kode warna (RGB) R:178, G:71, B:0, yang ditengahnya terdapat lambang Unmus dan di bawahnya terdapat tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3, dengan jenis huruf Arial yang dicetak tebal. Warna dasar coklat bermakna semangat jiwa yang tinggi dan budi pekerti yang luhur dalam mengawal, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi.

Bendera Unmus sebagai berikut:

B. Bendera Fakultas Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), dengan warna dasar berbeda pada masing-masing Fakultas, dan di tengahnya terdapat lambang Unmus dan tulisan nama fakultas dengan jenis huruf Montserrat yang dicetak tebal. a. Fakultas Teknik Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar merah dengan kode warna (RGB) R:170, G:1, B:1 dan di bawah lambang Unmus terdapat tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3, dengan gambar sebagai berikut:

b. Fakultas Pertanian Bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau dengan kode warna (RGB) R:139, G:204, B:76 dan di bawah lambang Unmus terdapat tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3, dengan gambar sebagai berikut:

c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna dasar abu- abu dengan kode warna (RGB) R:153, G:157, B:160 dan di bawah lambang Unmus terdapat tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3, dengan gambar sebagai berikut:

d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar kuning dengan kode warna (RGB) R:216, G:131, B:12 dan di bawah lambang Unmus terdapat tulisan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3, dengan gambar sebagai berikut:

e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna dasar oranye dengan kode warna (RGB) R:252, G:76, B:2 dan di bawah lambang Unmus terdapat tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3, dengan gambar sebagai berikut:

f. Fakultas Hukum Bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode warna (RGB) R:255, G:0, B:0 dan di bawah lambang Unmus terdapat tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3, dengan gambar sebagai berikut:

III. PATAKA Unmus memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm, berwarna coklat dengan kode warna (RGB) R:178, G:71, B:0 dan berumbai benang berwarna kuning emas dengan kode warna (RGB) R:255, G:255, B:0, panjang 10 (sepuluh) cm dan di tengahnya terdapat lambang Unmus dengan garis tengah 40 (empat puluh) cm, dengan panjang tongkat pataka 200 (dua ratus) cm.

Pataka Unmus sebagai berikut:

IV. MOTO Unmus memiliki moto: “Jangan Lihat Badanku Kecil, Tubuhku Besar, Karyaku Mencapai Cakrawala.” Moto ini mencerminkan semangat bahwa keterbatasan ukuran dan letak geografis tidak menghalangi kebesaran visi, kekuatan karakter kelembagaan, serta komitmen Sivitas Akademika dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bermutu dan berintegritas. Moto tersebut menegaskan orientasi Unmus pada pengembangan karya ilmiah dan inovasi yang berdampak luas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

V. HIMNE

VI. MARS

VII. BUSANA AKADEMIK
Unmus memiliki busana akademik. Busana akademik Unmus terdiri atas busana Senat dan busana wisudawan. Busana akademik terdiri atas jubah, topi, dan pita (kuncir), kalung, dan atribut lain.

VIII. BUSANA ALMAMATER Unmus memiliki busana almamater berupa jas berwarna coklat dengan kode warna (RGB) R:178, G:71, B:0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Unmus.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO